Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara merekapitulasi ulang suara di 233 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Cilincing Jakarta Utara untuk pemilihan DPRD Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) II sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mengikuti keputusan MK nomor 9 untuk melaksanakan rekapitulasi ulang di 233 TPS Cilincing ini," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Jakarta Utara Cipto Hardoyo, di Jakarta, Senin .

Ia mengatakan bahwa rekapitulasi ulang tersebut dilakukan secara transparan.

Kegiatan rekapitulasi ulang tersebut juga dapat disaksikan lewat siaran media sosial akun resmi KPU Jakarta Utara.

Baca juga: Caleg Demokrat DKI minta KPU segera rekapitulasi suara ulang di Jakut

Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi menjadwalkan KPU Jakarta Utara untuk melaksanakan rekapitulasi ulang selama dua hari pada Minggu (23/6) hingga Senin ini.

"Pertama, keputusan MK itu memang dijadwalkan oleh MK itu sendiri bukan kemauan kita. Itu dijadwalkan dua hari di tanggal 23 Juni dan 24 Juni. Mudah-mudahan hari ini selesai," kata dia.

Menurut dia, 233 TPS di Cilincing yang perolehan suaranya harus direkapitulasi ulang saat ini.

Sementara rekapitulasi ulang ini dilakukan karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Partai Demokrat yang mencurigai adanya selisih suara Partai Nasional Demokrat sebesar 2.402 suara.

Baca juga: Bawaslu Jakut awasi verifikasi administrasi bakal calon perseorangan

Partai Demokrat menilai hal itu berdampak terhadap perolehan kursi ke-9 DPRD DKI Jakarta di Daerah Pemilihan II.

Pewarta: Mario Sofia NasutionEditor: Edy Sujatmiko Copyright © ANTARA 2024

© Copyright 2023 - DPRD Provinsi DKI Jakarta

© Copyright 2023 - DPRD Provinsi DKI Jakarta

© Copyright 2023 - DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. (+6221) 3822951, 3822051 Fax. (+6221) 3843647 Email. [email protected]

© Copyright 2023 - DPRD Provinsi DKI Jakarta

© Copyright 2023 - DPRD Provinsi DKI Jakarta

© Copyright 2023 - DPRD Provinsi DKI Jakarta